Model Tata Kelola Agile Management Untuk Menguatkan Kebijakan Riset dan Inovasi

Lingkup Proyek Perubahan:

Pengembangan tata kelola agile management dengan fokus pada optimalisasi layanan dalam mewujudkan evidence based-policy, termasuk regulasi, instrumen dan langkah langkah sosialisasi peningkatan kapasita pelaksana fungsi

Pendekatan Proyek Perubahan

• Thingking Ahead, untuk penyususnan konsep agile management dalam harmonisasi dan sinkronisasi tugas dan fungsi layanan kebijakan.
• Thingking Again, untuk menemukan konsep evidence based-policy pada kebijakan riset dan inovasi.
• Thingking Across, untuk mendapatkan rumusan proses bisnis yang optimal dan dapat dilaksanakan.

Trobosan Model Tata Kelola Agile Management fokus pada :

1. Able people
2. Agile process
3. Adapdive policies

Melalui upaya :

1. Thingking Ahead
2. Thingking Again
3. Thingking Across

Trobosan Baru :

 Model tata kelola Agile Management proyek perubahan (jangka pendek).

1. Tersedianya rancangan Agile Management mencakup proses bisnis dan tatakeola perumusan kebijakan berbasis bukti.
2. Tersusunnya pengembangan instrumen evidence based-policy.
3. Penyusunan peraturan tata kelola dasar penerapan evidence based-policy

Model tata kelola Agile Management proyek perubahan (jangka panjang).

terlaksananya penerapan evidence based- policy dalam perumusan kebijakan dalam mendukung pembangunan kebijakan riset dan inovasi. Implementasi tata kelola agile management yang mengedepankan evidence based-policy dalam perumusan kebijakan riset dan inovasi.

Adapun output dan outcome yang menjadi perhatian :

Output proyek perubahan :

• Perubahan  tata kelola oleh pimpinan dalam penerapan evidence based- policy.
• Pedoman panduan kinerja.
• Instrumen penerapan evidence based- policy.

Outcome proyek perubahan :

• Efisiensi anggaran
• Perencanaan pembangunan nasional, riset dan inovasi menjadi landasan.
• Pendekatan mewujudkan evidence based- policy instrumen laboraturium kebijakan.

Instrumen Adaptive Policies :

1. Tata kelola pemetaan kebutuhan dan isu.
2. Tata kelola perumusan kebijakan.
3. Tata kelola layanan indikator dan data dasar.
4. Tata kelola evaluasi kebijakan