Langsung ke konten utama

Problematika Pendidikan Nasional Terkait Dengan Kebijakan Pendidikan

 

Gambar 1.1 Education

          Pertama, kebijakan pendidikan cenderung diskriminatif. Contoh : pemerintah menjadikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbanding 70:30 dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga dari rasio tersebut berimbas dan melahirkan perbedaan prioritas pemerintah pada jenis sekolah. Kemudian terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang Berstandar Internasional (RSBI) sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang membawa disparitas baru khususnya dalam memberikan sarana prasarana, walaupun dirasa telah dan diakui berkonstribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, tetapi secara konseptual terdapat gap yang besar dengan sekolah-sekolah yang berstandar nasional, lokal, dan regional.

        Kedua, Pendidikan berorientasi menciptakan tenaga kerja murah, sebagian pandangan menganggap sebagai kebijakan yang salah arah. Karena, hanya sebagai penyedia (Supply) tenaga kerja, bukan menjadi lokomotif penggerak ekonomi melalui "wirausaha"/ Entrepreneur yang mandiri. Selama ini, Indonesia hanya mampu mengekspor TKI yang identik dengan pekerja pembantu rumah tangga/buruh kasar, yang kualifikasinya memiliki pendidikan rendah.

Ketiga, pendidikan hanya mampu menciptakan lulusan yang cenderung menjadi pegawai negara. Lulusan masih banyak memiliki keterampilan yang belum cukup memadai, yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Meningkatnya pengangguran intelektual di Indonesia diakibatkan para sarjana/diploma yang orientasinya kerja, bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

        Permasalahan tersebut terjadi sebenarnya dipicu oleh Kebijakan yang tidak tepat. Sehingga perlu adanya Reformasi atau inovasi baru. 
   
   Terdapat dua aspek yang menstimulasi adanya reformasi yaitu; Aspek internal, seperti kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Aspek Eksternal, yaitu tuntutan perubahan global atau transformasi di era digital, pendidikan memerlukan penyesuaian sistem pendidikan yang disesuaikan dengan zaman dan perlu adanya regulasi khusus dalam menganalisis kebijakan dan keputusan yang baik.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penulisan Policy Brief dan Policy Paper serta Pentingnya Komunikasi dalam Kebijakan

Mengapa policy brief atau policy paper itu penting ? Policy brief atau policy pape r diartikan sebagai jembatan komunikasi, seorang policy analyst setelah menemukan data ( evidance ) yang perlu diberikan dan disampaikan kepada policy maker. Agar tidak hanya menghasilkan  policy paper , tetapi perlu menjadi tindak lanjut dan respon dari policy maker.   Bagaimana seorang policy analyst menghasilkan jembatan komunikasi ? Dalam hal ini policy analyst perlu memahami dan memiliki pengetahuan tentang policy stakeholder terkait dengan isu tertentu seperti (siapa yang terlibat, kedudukan, dll).  Policy analyst juga harus bisa melihat keterkaitan isu dengan lingkungan-lingkungan strategik. Seorang analis kebijakan harus mampu mengevaluasi atau kebijakan existing selama proses berjalan untuk melihat seperti apa hasilnya, dampaknya, bagaimana kinerja policy analyst dan mampu memberikan skor pelaksanaan kebijakan. Policy analyst juga harus mampu memberikan pilihan atau alte...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI MELALUI INOVASI SISTEM PENILAIAN KECAKAPAN

  Pendahuluan    Pada saat ini dengan berkembangnya informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi yang merambah dalam segala aspek kehidupan manusia di semua belahan dunia. Hal ini tentunya berdampak pada pendidikan, dimana dalam proses pembelajarannya hendaknya disesuaikan dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Dunia kerja menuntut perubahan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi dan berkolaborasi menjadi kompetensi penting dalam memasuki kehidupan abad 21.      Pembentukan kompetensi di sekolah mengandalkan kurikulum yang diselaraskan dengan tuntutan dunia masa depan anak yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, agar dapat terserap di dunia kerja. Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah dituntut untuk merubah pendekatan pembelajaran dan sistem penilaiannya yang berpusat pada guru/pendidik ( teacher centered learning ) menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pad...
1 komentar
Baca selengkapnya

Analisis Kebijakan Publik Identifikasi dan Seleksi

     Analisis kebijakan publik adalah pemahaman akan suatu kebijakan atau pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan (Nugroho dalam Pasolong, 2019, hlm. 50). Dengan demikian, selain untuk merumuskan suatu kebijakan, analisis publik juga dapat digunakan untuk memahami seperti apa suatu kebijakan publik itu. Mengapa diperlukan analisis kebijakan publik ? Hal tersebut dipicu oleh banyaknya kebijakan publik yang dianggap kurang memuaskan karena begitu banyak kebijakan yang tidak terpecahkan dalam masalah kebijakan, tetapi menciptakan masalah baru.     Pemahaman serta pengkajian dalam analisis publik tentunya dilakukan secara analitis yang berarti setiap komponen pembentuk dari kebijakan itu sendiri haruslah terwujudw sehingga dapat diselidiki satu persatu secara holistik. Bahkan analisis kebijakan publik juga menjadi studi atau disiplin ilmu yang berkembang sebagai akibat dari berbagai kekurangannya yang dapat berdampak pada kepentingan publik.    Se...
Posting Komentar
Baca selengkapnya