EVALUASI KEBIIJAKAN PENDIDIKAN

 Latar Belakang Evaluasi Kebijakan

        Dalam pelaksanaan proses kebijakan pendidikan perlu adanya perhatian khusus. Karena di setiap elemen-elemen pendidikan dalam proses kebijakan yang berjalan perlu adanya perbaikan. Mulai dari formulasi, legitimasi, implementasi, komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan itu dinyatakan selesai. Disamping itu, kegagalan kebijakan atau program yang sudah disusun dan dilaksanakan dalam mencapai tujuan-tujuannya sebgian besar berasal dari ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi kebijakan. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi sejak dini saat dilakukan formulasi kebijakan untuk mencegah, mengantisipasi dan mengurangi kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

        Evaluasi kebijakan ini diperlukan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dengan diadakan evaluasi tentunya akan dapat mengetahui bagaimana dampak serta resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.

Alasan Perlu Adanya Evaluasi Kebijakan

        Adapun beberapa alasan perlu adanya evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam agenda setting dalam formulasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

2. Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijakan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan atau belum.

3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijakan dalam kaitannya faktor kondisional dan situasional dimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

4. Mengetahui seberapa jauh rumusan kebijakan telah dapat diimplementasikan dan terimplementasikan.

5. Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan.

6. Mengetahui seberapa dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kebijakan terhadap khalayak yang bermaksud dituju oleh kebijakan dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijakan apakah dampak tersebut adalah dampak yang diharapkan atau yang tidak diharapkan.

7. Mengetahui apakah risiko-risiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik atau tidak.

8. Mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal  perbaikan kebijakan.

Evaluasi Program

1. Tujuan evaluasi untuk menyediakan informasi kepada decesion maker mengenai efektifitas dari beberapa program, product atau prosedure
2. Dipandang sebagai proses dimana data dikumpulkan, dianalisis, disintesakan ke dalam bentuk informasi bentuk informasi untuk pembuautan kebijakan (Decision making).
3. Dikembangkan untuk merespon kebutuhan dari sistem sosial yang berubah dengan cepat. Evaluasi mulai ada pada tahun 1930. Merupakan usaha dari evaluator untuk menemukan kebutuhan yang menghasilkan model pengembangan yang berorientasi pada keputusan. (diction-oriented model).

Mengapa evaluasi diperlukan

• Merupakan satu tahapan siklus kebijakan.
• Mengetahui keberhasilan/kegagalan kebijakan.
• Mengetahui penyebab kegagalan.
• Mengetahui apakah dampak kebijakan publik sesuai dengan yang diharapkan.
• Menilai manfaat suatu kebijakan.

Manfaat Evaluasi Kebijakan

1. Memperoleh informasi tentang kinerja program.

2. Mendorong seseorang untuk lebih memahami maksud, kualitas dan dampak program.

3. Umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi.

4. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan/policy brief kepada pembuat kebijakan (policy maker).

Fungsi Evaluasi (Dunn; Ripley)

• Eksplanasi : Menjelaskan realitas pelaksanaan program.

• Kepatuhan : Melihat apakah pelaksanaan sesuai standar dan prosedur.

• Auditing : Melihat apakah output sampai ke sasaran. Adakah kebocoran dan penyimpangan.

• Akunting : Apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan/program. Misal seberapa jauh mampu meningkatkan pendapatan masyarakat adakah dampak yang ditimbulkan.

Tujuan Evaluasi Kebijakan

• Mengukur efek suatu program

• Bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program di masa datang.

• Menilai kesesuaian dan perubahan program

• Alasan memenuhi akuntabilitas.

Implikasi Dari Tujuan Evaluasi

1. Mengukur efek hal ini menunjukkan pada perlunya metodologi penelitian

2. Membandingkan efek dengan tujuan: menunjukkan pada penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan.

3. Memberikan sumbangan pada pembuatan kebijakan berikutnya.

4. Terjadi peningkatan program di masa datang.

Keputusan yang dapat diambil dari hasil evaluasi (Wels dalam Shafritz and Hyde, 1987).

• Meneruskan atau mengakhiri program. 

• Memperbaiki praktek & prosedur administrasi.

• Menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi.

• Melembagakan program ke tempat lain.

• Mengalokasikan sumber daya ke program lain.

• Menolak atau menerima pendekatan/teori yang digunakan sebagai asumsi

Persoalan yang ingin dijawab dalam evaluasi (Ripley, 1985)

1. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses dalam pembuatan kebijakan ?

2. Apakah pembuatan cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur?

3. Apakah program didesain secara logis?

4. Apakah sumber daya menjadi input program telah memadai untuk mencapai tujuan?

5. Apa standar implementasi yang baik bagi kebijakan tersebut?

6. Apakah program dilaksana sesuai standar efisien ekonomi? Apakah yang digunakan dengan tepat dan jujur?

Aspek kajian evaluasi kebijakan

• Proses pembuatan kebijakan
• Proses implementasi kebijakan
• Konsekuensi kebijakan
• Efektivitas dampak kebijakan
• Evaluasi dapat dilakukan sebelum (evaluasi sumatif), pada saat (evaluasi implementasi), dan sesudah kebijakan di implementasikan (evaluasi formatif)

Pengelompokkan evaluasi

• Evaluasi administrasi : Biasanya dilakukan dengan aspek finansial dan prosedur ( dilakukan dalam lingkup pemerintahan).
• Evaluasi Yudisial : Evaluasi yang berkaitan dengan obyek-obyek hukum.
• Evaluasi Politik : Evaluasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik.

Evaluasi Administratif terdiri atas :

• Effort Evaluation : Mengevaluasi input program.
• Perfomance Evaluation : Mengkaji output dibandingkan dengan input program.
• Effectiveness evaluation : mengkaji apakah pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan.
• Effeciency evaluation : Membandingkan biaya dengan output yang dicapai.
• Process evaluaion: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan.

Evaluasi jika dikaitkan dengan tujuan :

• Evaluasi kecocokan : Apakah kebijakan tersebut diteruskan dan bagaimana prospek kebijakan.
• Evalusi efektifitas : Apakah dampaknya sesuai dengan yang diinginkan, serta biaya dan manfaat sebanding?
• Evaluasi efisiensi : Apakah sumber daya yang digunakan efisien dan mampu mecapai hasil yang optimal.
• Meta evaluasi : Menguji dan menilai proses evaluasi itu sendiri, apakah telah dilakukan dengan benar, profesional dan obyektif ?

Bagaimana melakukan evaluasi ?

Berbagai hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan evaluasi :

1. Mengamati, memahami tujuan evaluasi.
2. Mengamati, memilih kriteria
3. Mengamati sensitivitas metode
4. Memperhatikan efektivitas biaya
5. Memperhatikan kendala yang berhubungan dengan anggaran, yakni SDM dan juga data 

Model-model evaluasi dari sisi kualitas hasilnya :

1). Single program after only
2). Single program befor aftter
3). Comparative program after only
4). Comparative progra, before after

Kecendrungan evaluasi saat ini :

• Sering tidak sungguh-sungguh karena evaluatornya dari pemerintah.
• Hasil evaluasi tidak konklusif, membahas banyak persoalan tetapi tanpa arah yang jelas, sehingga tidak ada rekomendasi yang argumentatif.
• Karena dilakukan secara rutin maka hasilnya kurang tajam. Hanya formalitas, membaca data dan memasukkannya dalam form-form tertentu.
• Kegiatan evaluasi mencakup 3 macam kegiatan : 1). Specification : menyangkut obyek yang dinilai, 2). Measurement : memilih teknik yang tepat untuk menilai, 3). Analysis : Melakukan analisa informasi yang disajikan.

Kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan evaluasi :

• Relevansi :mampu memberikan informasi yang tepat pada pembuat dan pelaku kebijakan, menjawab secara benar pertanyaan dalam waktu yang tepat.
• Signifikan :mampu memberikan informasi baru dan penting melebih yang sudah ada.
• Validitas :mampu memberikan pertimbangan yang persuasif dan seimbang dengan hasil nyata kebijakan.
• Reliabilitas: dapat membuktikan bahwa hasil diperoleh dengan penelitian yang diteliti.
• Obyektif: tidak memihak/bias.
• Tepat waktu.

Batasan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

            Evaluasi adalah suatu aktivitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, terlaksana atau tidak, berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.  Supandi (1988) menyatakan bahwa evaluasi adalah upaya analisis nilai dari fakta-fakta kebijakan. Evaluasi tidak hanya sekedar mengumpulkan fakta mengenai kebijakan, melainkan juga sekaligus menunjukkan apakah fakta-fakta tersebut mempunyai nilai yang akan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan.

            Jika diartikan secara bebas, evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang didesain untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya. Perbedaan khusus dalam hal objek dalam pengertian di atas mengacu kepada substansi persoalan kebijakan atau bidang, seperti kebijakan bidang pendidikan, perburuhan, luar negeri, pertahanan keamanan dan sebagainya. Perbedaan secara khusus dalam hal tekniknya, mengacu pada teknik-teknik penilaian yang bermacam-macam, baik teknik penilaian yang menghasilkan data kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan perbedaan khusus dalam hal metodenya, mengacu pada keefektifan tidaknya, koefisien tidaknya dan besar tidaknya dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan. Jadi, evaluasi kebijakan pendidikan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui seberapa suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan.

Macam-macam Evaluasi Kebijakan Pendidikan 

            Evaluasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan sesuai dengan berbagai macam sudut tinjau. Ditinjau dari segi waktu mengevaluasi, evaluasi kebijakan dapat digolongkan menjadi dua. Pertama berasal dari pandangan linier, evaluasi dilaksanakan setelah implementasi kebijakan. Menurut pandangan ini yang dievaluasi terutama adalah implementasi kebijakan. Kedua berasal dari pandangan komprehensif, evaluasi dilaksanakan di hampir setiap proses kebijakan. Evaluasi dilaksanakan baik pada saat perumusan, legitimasi, komunikasi, implementasi, partisipasi bahkan terhadap evaluasinya sendiri.

        Ditinjau dari substansi evaluasi kebijakan pendidikan, dapat dibedakan menjadi: evaluasi kebijakan pendidikan dasar, evaluasi kebijakan pendidikan menengah dan evaluasi kebijakan pendidikan tinggi. 

        Ditinjau dari periodisasi evaluasi, dibedakan menjadi evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun pertama. Repelita keenam tahun kedua, repelita keenam tahun keempat, dan repelita keenam tahun terakhir.

         Ditinjau dari kriteria evaluasi, dibedakan atas dua golongan, ialah evaluasi yang menggunakan kriterium. Kriterium disini lazimnya berupa kriterium mengacu kepada yang sudah terstandar ( standar criterian reference ) dan kriterium yang dibuat berdasarkan acuan norma (norm criterian reference). Yang pertama berarti telah dibuat patokan secara nasional dan daerah-daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut harus menjadikannya sebagai patokan. Sedangkan yang kedua lebih menunjuk kepada, apakah suatu daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut, berada di bawah atau di atas rata-rata daerah-daerah secara nasional.

        Ditinjau dari sasarannya, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, ialah evaluasi proses dan evaluasi dampak. Yang dimaksud dengan evaluasi proses kebijakan pendidikan adalah evaluasi yang bermaksud mengetahui baik tidaknya proses kebijakan pendidikan, sedangkan evaluasi dampak bermaksud mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan terhadap masyarakat sasarannya.

        Ditinjau dari segi kontinuitasnya, evaluasi kebijakan pendidikan dapat dibedakan menjadi, evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan secara terus-menerus, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan setiap periode waktu tertentu.

            Anderson (1979), menggolongkan evaluasi menjadi impresionis, evaluasi operasional, dan evaluasi sistematis. Evaluasi-evaluasi yang dimaksudkan oleh Anderson adalah sebagai berikut.

1. Evaluasi kebijakan impresionis adalah evaluasi yang didasarkan atas bukti-bukti yang bersifat anekdotal dan fragmentaris dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan dan kriteria tertentu.
   Evaluasi kebijakan operasional adalah evaluasi yang diaksentuasikan (Menekankan, mengutamakan, menitikberatkan) pada masalah-masalah pelaksanaan kebijakan.
   Evaluasi kebijakan sistematik adalah evaluasi yang didesain secara sistematis. Evaluasi demikian, memperhatikan komponen sistem kebijakan secara keseluruhan, bersifat objektif dan apa adanya. 

           Evaluasi ini menjangkau pada persoalan suatu kebijakan mencapai tujuan serta mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan atau tidak.

        Daun (1981) menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi tiga, yaitu evaluasi semu (pesudo evaluation), evaluasi resmi (formal evaluation), dan evaluasi berdasarkan teori keputusan (decision theoritic evaluation).

1. Evaluasi kebijakan semu adalah evaluasi yang sekedar mempersoalkan alat-alat evaluasinya yang tidak menyentuh sama sekali terhadap substansi yang dievaluasinya, dan tidak menyentuh sama sekali terhadap substansi yang dievaluasi. Evaluasi demikian, umumnya sekedar mempersoalkan apakah alat-alat evaluasi yang dipergunakan telah memenuhi persyaratan sebagai alat evaluasi yang baik.

2. Evaluasi kebijakan resmi adalah evaluasi yang di samping mempersoalkan validitas, reliabilitas dan visibilitas alat-alat evaluasi, juga sekaligus melihat substansi yang dievaluasi. Informasi-informasi yang didapatkan dalam evaluasi formal ini dilihat kesalihan dan keandalannya; dan substansi-substansi yang dievaluasi juga dilihat telah sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan atau belum.

3. Evaluasi berdasarkan teori keputusan. Mengingat suatu keputusan didasarkan atas banyak kompromi dan bahkan konsensus, maka evaluasi kebijakan berdasarkan teori keputusan ini selain memperhatikan kesahihan dan keandalan juga mempertimbangkan harga atau nilainya bagi mereka yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

Karakteristik Evaluasi Kebijakan Pendidikan

         Yang dimaksudkan dengan karakteristik adalah ciri khusus yang dimiliki oleh sesuatu. Oleh karena merupakan suatu ciri khusus maka, ciri tersebut tidak dimiliki oleh sesuatu yang lain selain itu. Dengan demikian, ciri khusus yang ada pada evaluasi kebijakan berbeda dengan ciri khusus yang ada pada evaluasi-evaluasi lainnya. Adapun ciri khusus evaluasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tidak bebas nilai. yang dimaksud dengan tidak bebas nilai adalah bahwa evaluasi kebijakan senantiasa menentukan harga dan nilai suatu kebijakan. Oleh karena masing-masing orientasinya, maka cara mengevaluasi, unsur-unsur yang dievaluasi, serta harga diri dari suatu kebijakan dapat ditangkap berbeda-beda oleh mereka.

2. Berorientasi pada masalah. Evaluasi kebijakan haruslah diaksentuasikan kepada masalah yang pernah dirumuskan atau diformulasikan. Apakah masalah-masalah yang diformulasikan telah terjawab secara memuaskan atau tidak.

3. Berorientasi pada masa lalu dan kini. Orientasi kepada masa lalu menunjukan dengan jelas, bahwa yang dievaluasi adalah sesuatu yang telah terjadi, bukan hal-hal yang masih belum terjadi; sesuatu yang telah dilaksanakan dan bukan hal-hal yang belum dilaksanakan. Orientasi pada masa kini juga menunjukkan dengan jelas, bahwa yang kini dilaksanakan senantiasa diperhatikan bahkan menjadi pusat perhatian.

4. Berorientasi kepada dampak. Inilah yang membedakannya dengan evaluasi jenis yang lainnya. Ada dua macam dampak dalam hal ini, adalah dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Evaluasi harus mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

Aktor-aktor Evaluasi Kebijakan Pendidikan

            Siapakah yang menjadi aktor-aktor evaluasi kebijakan ? Selain aktor resmi kebijakan pendidikan, juga ada aktor tidak resmi. yang termasuk aktor resmi adalah pembuat kebijakan (legislatif), pelaksanaan kebijakan (eksekutif) dan administrator tingkat nasional sampai dengan tingkat lokal.

          Keterlibatan pembuat dan pelaksana dalam evaluasi kebijakan tergantung pada corak hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Pada hubungan yang bersifat teknokratik, kewenangan pembuat kebijakan sangat besar dan bahkan hampir-hampir mutlak, evaluasi yang dilakukan oleh pembuat harus diterima oleh pelaksana. sebaliknya pada hubungan yang bersifat swasta birokratis, keterlibatan pembuat kebijakan sangat kecil, karena sebagian besar kewenangan evaluasi ini ada pada pelaksana. Bahkan hak kontrol atas pelaksanaan kebijakan ini sangat banyak ditentukan oleh pelaksana.

           Sementara itu, keterlibatan aktor-aktor kebijakan yang bersifat tidak formal umumnya berada diluar gelanggang atau arena. Sebab, jika memang mereka bermaksud memberikan penilaian secara formal melalui gelanggang, haruslah melalui aktor kebijakan formal. Media massa seringkali menjadi mediator dalam penilaian yang dilakukan oleh peserta-peserta kebijakan tidak formal ini. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut akhirnya juga sampai pada pelaksana, cepat atau lambat.

Dalam proses penilaian, tidak jarang antara aktor-aktor formal dan aktor non formal tersebut bekerja sama atau membentuk suatu forum. Forum tersebut sengaja dibentuk dan dibuat dalam rangka memberikan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan. Dengan adanya forum, akan didapatkan hasil penilaian yang berasal dari banyak varian pandangan; sehingga didapat hasil penilaian yang lebih komprehensif.

    Yang termasuk ke dalam aktor-aktor non formal evaluasi kebijakan adalah: partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan dan media massa.

Cakupan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan berada di tingkat-tingkat nasional, wilayah dan daerah. Maka setiap tingkat tersebut, evaluasi kebijakan pendidikan dilaksanakan. Organisasi pendidikan yang secara hierarkis mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah, sama-sama mengadakan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang dibuat masing-masing.

    Apa saja yang dievaluasi, sangat bergantung pada pendekatan yang dipakai, menurut pendekatan input, keberhasilan belumnya kebijakan banyak ditentukan oleh inputnya. Input pendidikan yang heterogen haruslah dilihat satu persatu sebagai penyebab berhasil tidaknya pendidikan, bermutu tidaknya lulusan pendidikan.

            

    Input pendidikan memang boleh dianggap sama. Meskipun mereka sama-sama anaknya, sama-sama manusianya, tetapi haruslah diakui bahwa mereka mempunyai potensi bawaan, latar belakang keluarga, status sosial ekonomi, lingkungan pergaulan, kekuatan tubuh dan kondisi kesehatan yang berbeda.

    Menurut pendekatan transformasi atau proses, implementasi kebijakan pendidikan bergantung pada komponen-komponen transformasi yang ada di lembaga pendidikan : guru, alat, sarana-prasarana, biaya, pegawai, teknisi yang ada di lembaga pendidikan, tingkat keterlibatan siswa didalamnya dan faktor-faktor administrasi. Apakah mereka berinteraksi secara maksimal, intensif dan saling kondusif ataukah tidak, menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan juga tertuju pada komponen dan proses transformasi tersebut.

    Sedangkan menurut pendekatan output adalah bahwa implementasi kebijakan pendidikan berkenaan dengan seberapa output pendidikan telah terserap dengan baik, diakui mutunya oleh masyarakat serta mau belajar sepanjang hayat bagaimana misi hampir setiap usaha pendidikan. Oleh karena itu, aksentuasi evaluasi kebijakan pendidikan menurut pendekatan itu, haruslah tertuju kepada keluaran pendidikan.

    Berdasar ketiga pendekatan tersebut, dapat dibuat pendekatan baru sebagai konvergensi atas pendekatan-pendekatan yang ekstrim tersebut. Pendekatan baru sebagai konvergensi atas pendekatan-pendekatan yang ekstrim tersebut. Pendekatan baru ini, dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan, selain tertuju kepada inputnya, juga tertuju pada proses dan outputnya.

    Di Atas yang paling bawah adalah sekolah, kebijakan pendidikan dapat digolongkan berdasarkan substansi problema di sekolah, adalah kebijakan di bidang-bidang: kurikulum dan pengajaran, peserta didik atau kesiswaan, personalia, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan kebijakan pendidikan khusus. Selain itu, kebijakan pendidikan di sekolah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan proses manajemen di sekolah, adalah kebijakan-kebijakan di bidang: perencanaan pendidikan, pengawasan pendidikan, kepemimpinan pendidikan, pengorganisasian pendidikan.

Problema Evaluasi Kebijakan Pendidikan

            Banyak problema yang dialami dalam aktivitas mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Problema-problema tersebut adalah:

1. Bila tujuan kebijakan tidak jelas. Ketidakjelasan tujuan demikian, lazimnya diakibatkan oleh adanya kompromi dan konsensus yang dipaksakan pada saat formulasi kebijakan. Kompromi dan konsensus demikian lazim dipaksakan, karena memang dimaksudkan untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan yang ada didalamnya. Tanpa adanya kompromi-kompromi, bisa menjadi penyebab formulasi kebijakan tersebut disetujui oleh kebanyakan peserta kebijakan. Dan, jika tidak disetujui berarti dapat dilaksanakan. Maka dari itu, tujuan yang dirumuskan umumnya kabur dan bisa bermakna ganda. 

2. Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Ini menyulitkan evaluasi kebijakan, oleh karena masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh kebijakan, mungkin juga sudah berubah dan bahkan berganti dengan masalah lainnya. Masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh formulasi dan implementasi kebijakan sudah tidak ada; sementara masalah baru yang bahkan tidak ada kaitannya dengan masalah lama itu muncul.

3. Terkaitnya antara masalah satu dengan masalah lain. Sebagai contoh: sukar memisahkan antara masalah kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Sebab, pada masyarakat yang bodoh dan terbelakang cenderung miskin; sebaliknya pada masyarakat yang miskin juga cenderung bodoh dan keterbelakangan.

4. Tak jelasnya masalah, sumber masalah dan gejala masalah. Ketidakjelasan demikian, bisa jadi karena antar masalah, sumber masalah, dan gejala masalah sudah tumpang tindih. Hal ini terjadi terutama karena masalah-masalah tersebut tergolong masalah sosial, antara yang satu dengan lainnya terkadang saling interchange.

5. Subyektifnya masalah kebijakan. Ini dapat diketahui dari berbedanya masalah menurut persepsi orang satu dengan menurut persepsi orang lain. Bahkan sesuatu yang oleh seseorang dianggap sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan, justru dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan dan oleh karena itu harus dipertahankan.